Dprd Bali Rekomendasi ‘bubarkan’ Hare Krishna

Kedua, PHDI Bali juga sudah menyurati Dirjen Berita ISKCON Hare Krishna berkaitan dengan masukan dari masyarakat terkait dengan buku pelajaran Agama Hindu yang berisi ajaran Hare Krishna yang tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu di Bali. Sesuai dengan hasil keputusan rapat bersama tersebut, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Nyoman Kenak, dan Bendesa Madya MDA Kota Denpasar, A.A. Ketut Sudiana, meminta masyarakat khususnya umat Hindu di Kota Denpasar untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan seperti demo atau aksi damai. Seperti diketahui, belakangan beredar pesan atau ajakan di media sosial tentang rencana aksi damai menolak Hare Krishna, Senin, 3 Agustus 2020. Kegiatan pengerahan massa dinilai akan mengganggu kondusifitas di Kota Denpasar, terlebih saat ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. ” Rapat gabungan memunculkan tim mediasi, komunikasi dan kordinasi terkait polemik HK di Bali. Masukan-masukan yang kita verifikasi dan kumpulkan sudah dibawa ke pusat tanggal 30 Juli dengan langsung menghadap dan diterima pak Wisnu,” kata Sudiana. Dengan cara ini, Srila Prabhupada membedakan Kesadaran Krishna sebagai sebuah ke-universal-an, budaya dan gerakan spiritual yang dapat berdiri sendiri, sebuah bentuk Sanatana Dharma Veda yang terlepas dari kelompok agama tertentu dan perbedaan budaya. Namun, ia masih menceritakan bagaimana pastinya ada orang India dan Hindu memiliki hubungan dengan apa yang disajikan dalam gerakannya.

Ketut Sudiana, mengatakan, sesuai usul dan saran yang disampaikan para bendesa maupun pengurus PHDI di Kota Denpasar, sepakat untuk menolak adanya aksi damai yang akan dilakukan terkait dengan Hare Krishna. Kemudian disepakati untuk membuat aturan, khususnya di desa adat akan dibuat pararem terkait pengaturan sampradaya. ” Kami dari MDA mengimbau krama adat supaya tidak ada kegiatan aksi damai atau demo. Yang kedua, baru saja Pak Gubernur membuka brand-new normal untuk pariwisata di tingkat nasional. Ini yang kami khawatirkan ada dampak negatifnya ketika ada kegiatan trial, itu memberi kesan yang kurang bagus terhadap brand-new regular di Bali,” katanya. Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas.

Himbauan Kepada Ormas Keagamaan Hindu Bali Dan Iskcon Dalam Menyikapi Polemik Hare Krisna Di Media Sosial.

Itu karena sanatana dharma bukan kepercayaan tapi kenyataan yang global. Ajaran sri krishna bukan hindu, bukan juga mlecha, mengakui otoritas weda. Weda bukan hindu bukan juga mlecha, tpi kebenaran mutlak, berlaku untuk semua.

Memang sangat susah mencari kebenaran di zaman kali tapi jangan sampai dibingungkan. Ketua PHDI Bali, Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana menjelaskan, pada pertemuan tanggal 22 Juli 2020 lalu dia bersama dengan tim mediasi PHDI Bali sudah menampung seluruh aspirasi masyarakat dan PHDI Bali sudah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Adapun langkah yang telah dilakukan PHDI Bali selama ini, yakni menyurati Kejaksaan Agung untuk menanyakan standing Keputusan Melarang Hare Krishna pada tahun 1984 tersebut apakah masih berlaku atau tidak.

Sig Dukung Program Plasma Bumn Untuk Indonesia

Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan, bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas. Nah, jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi standing orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. Beberapa organisasi masyarakat Hindu diantaranya Swastika Bali, Cakrawayu, Puskor Hindunesia, dan Sandhi Murti menggelar rapat bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali terkait polemik aliran Hare Krishna dan International Culture for Krishna Consciousness yang tengah viral di media sosial. Kenapa saat menyebarkan bhakti sri krishna Para bhakta mengatakan mereka bukan menyebarkan agama hindu.

  • Simpan nama, e-mail, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.
  • Pria yang juga Rektor IHDN ini berharap agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan melawan hukum.
  • Kita harus menjaga kerukunan antarsesama maupun antarumat beragama dengan mengedepankan sikap saling asah, asih, dan asuh,” tegasnya.
  • “Semua pihak agar tetap tenang serta jangan mudah terpancing isu-isu di medsos yang dapat memperkeruh keadaan.

Namun jika tidak, Sukahet menegaskan agar pihak yang mengikuti aliran itu agar tidak melakukan kegiatan diluar asram, tidak memprovokasi masyarakat dan siap menerima konsekuensi di masyarakat adat Bali. Nah jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi status orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. DPRD Bali keluarkan sikap resmi atas polemik keberadaan ajaran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya. DPRD Bali rekomendasikan bubarkan Hare Krishna kalau melanggar ketertiban umum dan ganggu kegiatan umat Hindu di desa adat seluruh Bali.

Polemik mengenai keberadaan aliran Hare Khrisna berujung pada aksi unjuk rasa untuk meminta pelarangan ajaran ini di Bali. Menanggapi hal itu, International Society for Krishna Conciousnes atau Masyarakat Kesadaran Krishna sebagai organisasi yang menaungi memberikan penjelasan.

Leave a Reply